Angka kemiskinan baru di Kota Bandung bertambah sekitar 10% per tahun. Hal itu berpengaruh terhadap program penjaminan kesehatan karena jumlah warga miskin yang membengkak. Terkait hal itu, Pemkot Kota Bandung mengalokasikan dana Rp 15 miliar untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin yang tidak terlayani program Jaminan Kesehatan Masyarakat/Jamkesmas (sebelumnya Askeskin-red.).
Dana tersebut dianggarkan dalam pos belanja hibah APBD 2008 dan persetujuan penggunaannya sedang dibahas Pansus III DPRD Kota Bandung.
Jumlah masyarakat miskin yang terdata berdasarkan SK Wali Kota Bandung No. 709 Tahun 2007 tentang Penetapan Masyarakat Miskin sebanyak 346.230 jiwa. "Berdasarkan angka kemiskinan baru mencapai 10% per tahun, diperkirakan jumlah masyarakat miskin bertambah. Untuk mereka yang tidak terdata di SK wali kota, bisa menggunakan surat keterangan miskin (SKM) yang dikeluarkan aparat kewilayahan setempat," ujar Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung, dr. Susatyo Tri wilopo, ketika dihubungi via telefon, Sabtu (8/3).
Dia berharap, pengurus RT/RW jeli melihat kondisi warganya yang benar-benar miskin. Selain itu, SKM bisa digunakan oleh masyarakat yang terdata dalam SK Wali Kota No. 709 Tahun 2007, namun belum memiliki kartu Jamkesmas/Askeskin yang dikeluarkan PT Askes. Sementara itu, surat keterangan tidak mampu (SKTM) hanya dikeluarkan jika warga tersebut sudah menjalani pengobatan dan di tengah rangkaian pengobatan mengalami kesulitan dana.
"Misalnya, untuk operasi butuh Rp 7 juta dan pasien hanya punya Rp 5 juta. Maka, bisa membuat SKTM. Ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi masyarakat yang pura-pura miskin seperti terjadi tahun lalu," kata Susatyo.
Kendala
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung dr. Gunadi Sukma Bhinekas menjelaskan, jenis pelayanan yang dilayani meliputi Rawat Inap Tindak Lanjut (RITL) di ruang perawatan biasa kelas III, RITL di ruang perawatan khusus (ICU, NICU, dll.), persalinan risiko tinggi, penunjang diagnostik, tindakan medis, tindakan medis operatif, hemodialisa, pelayanan darah, dan pelayanan lain yang sesuai dengan program Jankesmas/Askeskin.
Menurut Gunadi, ada beberapa kendala yang ditemui, yaitu banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas kependudukan. Terkait hal itu, dinkes meminta instansi terkait membebaskan biaya pembuatan identitas kependudukan. "Masyarakat miskin masih banyak yang tidak mengetahui prosedur pelayanan, baik secara administrasi maupun medis," ucapnya.
Masyarakat miskin disarankan menjalani prosedur pengobatan yang diawali di puskesmas. Selama ini, lanjut Gunadi, banyak masyarakat miskin yang tidak datang ke puskesmas lebih dulu. "Mereka langsung ke rumah sakit. Akibatnya rumah sakit seperti RSHS seperti puskesmas raksasa karena dipadati pasien yang mestinya masih bisa ditangani puskesmas," katanya.
Tahun 2007, APBD Kota Bandung mengalokasikan dana buffer stock bagi masyarakat miskin Rp 5,9 miliar. Akan tetapi, dana tersebut hanya terserap Rp 756 juta. Menurut Gunadi, Hal itu disebabkan minimnya sosialisasi karena waktu yang sempit.
(Sumber PR on line)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar